Penertiban Ormas: Ubah Posko Jadi Musala dan Penurunan Bendera

December 11, 2021 admin

TEMPO.CO, Jakarta – Bangunan berkelir hijau di dekat Tempat Pemakaman Umum (TPU) Joglo, Kembangan, Jakarta Barat, nampak sepi dan terkunci pada Kamis sore, 9 Desember 2021. Pada bagian depan bangunan tersebut, tertempel spanduk bertuliskan Majelis Dzikir Al Mahfuz, sedangkan di teralis jendela, terdapat tulisan kecil: G.0247 KERAMAT MUJUR FBR (FORUM BETAWI REMPUG).

Sebelum dialihfungsikan menjadi musala dan tempat majelis taklim, bangunan itu merupakan gardu milik organisasi masyarakat atau ormas Forum Betawi Rempug alias FBR. Seorang warga yang enggan disebutkan namanya mengatakan bahwa masyarakat sekitar menyambut baik pengalihfungsian itu. “Mending dijadikan tempat ibadah seperti ini kalau menurut saya. Lebih jelas kegiatannya,” ucap dia kepada Tempo.

Di kawasan Kembangan, setidaknya sudah ada 15 posko FBR yang dialihfungsikan menjadi tempat ibadah. Kepala Kepolisian Sektor Kembangan Komisaris Khoiri mengatakan upaya itu telah disepakati oleh pihak FBR. Selain itu, pada 7 Desember lalu, pihaknya sudah menurunkan setidaknya 30 bendera ormas.

Pengalihfungsian posko milik ormas itu memang inisiatif dari kepolisian. Di Jakarta Barat, Kepala Kepolisian Resor setempat, Komisaris Besar Ady Wibowo pada Rabu, 8 Desember 2021 lalu mengatakan sekitar 50 posko ormas di wilayahnya sudah dialihfungsikan menjadi fasilitas warga. Selain itu, ratusan bendera identitas ormas telah diturunkan.

Ady menyebut penurunan bendera itu dilakukan oleh anggota masing-masing ormas. Tujuannya, lanjut dia, untuk mencegah kesan egosentris antarormas yang dapat mengganggu keamanan. “Karena kita tinggal di daerah berdasarkan Pancasila, tidak boleh ada yang lebih tinggi dari merah putih,” kata dia.

Hal serupa juga terjadi di wilayah Jakarta Selatan. Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Kebayoran Lama mengubah posko ormas Pemuda Pancasila (PP) menjadi pos keamanan tiga pilar, yaitu pemerintah daerah, TNI, dan Polri. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Satpol PP Kebayoran Lama Dian Citra menyebut tak ada protes dari anggota PP.

Bahkan, kata dia, pengecatan ulang posko tersebut dilakukan oleh anggota ormas itu sendiri. “Alhamdulillah tidak ada. Camat, Satpol PP, dan Lurah bersinergi dengan baik. Posko Pemuda Pancasila itu dialihfungsikan menjadi posko tiga pilar atau aparat gabungan TNI, Polri, dan Satpol PP,” ujar dia dalam keterangan tertulis, Jumat, 10 Desember 2021.

Satpol PP Kebayoran Baru juga mengalihfungsikan gardu milik PP di samping Hotel Neo, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan menjadi Pos Keamanan Lingkungan alias Poskamling. Mereka juga mengubah posko milik ormas Forum Komunikasi Anak Betawi (Forkabi) di Kelurahan Kebayoran Lama Utara menjadi posko tiga pilar.

Kepala Kepolisian Resor Jakarta Selatan Komisaris Besar Azis Andriansyah mengatakan, pihaknya memang telah mengimbau anggota ormas di wilayahnya agar menurunkan atribut mereka. “Dengan kesadaran sendiri atau ditertibkan,”ujar dia. Selama sepekan terakhir anggota TNI dan Polri telah menurunkan 1.913 bendera ormas di 10 kecamatan Jakarta Selatan.

Belakangan memang terjadi sederet peristiwa yang menyebabkan ormas di Jakarta menjadi sorotan. Misalnya, pengeroyokan di kawasan Joglo, Kembangan, Jakarta Barat, pada 14 November 2021 yang melibatkan ormas FBR dan PP. Dalam kasus itu, seorang anggota FBR berinisial DA, 27 tahun, meninggal dunia. Polisi pun sudah menangkap dan menetapkan seorang anggota PP berinisial NZ sebagai tersangka dugaan pengeroyokan.

Selanjutnya adalah bentrok antara FBR dan PP di kawasan Ciledug, Tangerang Kota, pada Jumat, 19 November 2021. Bentrokan itu berawal dari acara konvoi anggota PP menggunakan kendaraan bermotor pada Jumat malam. Di tengah perjalanan, mereka pun terlibat adu mulut dengan anggota FBR yang berakibat kepada bentrokan. Dua orang anggota FBR dan seorang anggota PP mengalami luka akibat serangan benda tajam.

Terakhir adalah pengeroyokan Kepala Bagian Operasional Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya Ajun Komisaris Besar Dermawan Karosekali oleh sejumlah anggota Pemuda Pancasila saat mereka menggelar demonstrasi di depan Gedung DPR/MPR pada Kamis, 25 November 2021. Dermawan mengalami luka cukup serius di kepala bagian belakangnya.

Polisi kemudian menangkap enam anggota Pemuda Pancasila yang diduga terlibat pengeroyokan tersebut dan 16 orang anggota lainnya yang kedapatan membawa senjata saat demo. Sekretaris Jenderal Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila Arif Rahman menyampaikan permintaan maaf atas insiden pengeroyokan Dermawan.

Presiden Joko Widodo alias Jokowi bahkan sampai buka suara soal fenomena ormas tersebut. Ia mengingatkan agar Polri tidak menggadaikan kewibawaan, misalnya dengan melakukan sowan kepada ormas yang sering berbuat keributan. “Hati-hati jangan menggadaikan kewibawaan dengan sowan kepada pelanggar hukum. Banyak ini saya lihat. Saudara-saudara harus memiliki kewibawaan, Polri harus memiliki kewibawaan,” ujar Jokowi saat memberikan pengarahan kepada Kepala Kesatuan Wilayah (Kasatwil) Tahun 2021 di Bali, pada Jumat, 3 Desember 2021.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Endra Zulpan memastikan pihaknya tidak pernah melakukan sowan atau kunjungan ke ormas bermasalah. Ia juga memastikan bahwa polisi tak pandang bulu dalam menegakkan hukum. “Kalau ormasnya salah, ya, tindak. Pemuda Pancasila salah kami tindak, FBR salah ditindak. Ya, tidak perlu sowan-sowan,” kata Zulpan.

Baca juga: Satpol PP Kebayoran Lama Ubah Posko Pemuda Pancasila Jadi Pos 3 Pilar